Ajip dan Kehidupan Tanpa Ijazah

Salah satu cara paling mudah mendalami sejarah adalah dengan membaca sebuah biografi, sebut A. L. Rowse dalam buku ‘The Use of History’. Dan dengan membaca otobiografi Ajip Rosidi ini, bukan hanya sejarah kebudayaan dan kesusastraan Indonesia saja yang bakal kita ketahui, tapi juga soal sejarah perpolitikan nasional dari medio kemerdekaan, Orde Lama, sampai paska tumbangnya Orde Baru.

Saat pertama disodorkan otobiografi setebal 1300 halaman ini, timbul rasa pesimis untuk mengkhatamkan buku ini. Tapi berhubung sudah sejak lama kepincut Ajip lewat tulisannya di ‘Stilistika’, satu kolom dalam Pikiran Rakyat yang muncul tiap Sabtu, maka tentunya tertarik untuk lebih kenal dekat dengan sosok budayawan dan sastrawan yang memilih keluar dari Taman Siswa meski hanya tinggal mengikuti ujian akhir.

Akhirnya sampai pada keputusan bahwa hidupku takkan kugantungkan kepada selembar kertas yang bernama ijazah. Prestasiku dalam kesusasteraan tidak akan tergantung kepada ijazah. Sekolah atau universitas mana yang akan menuntunku untuk menjadi pengarang yang baik? (Hal. 167)

Dan terbukti, meski tanpa secarik ijazah dan gelar kesarjanaan, Ajip bisa menjadi sosok penting dalam pergerakan kebudayaan dan kesusasteraan. Berbagai jabatan vital, dari mulai pendiri serta kemudian ketua Dewan Kesenian Jakarta, direktur Pustaka Jaya, ketua IKAPI, staff ahli menteri, jadi dewan redaksi di berbagai media cetak, tak jarang jadi pemimpin redaksinya, dan banyak lainnya. Meski tak menginjak bangku kuliah, justru dipercaya untuk menjadi dosen, dari Sastra Unpad sampai jadi dosen universitas di Jepang, Osaka Gaidai.

Untuk karya yang dihasilkan pun sungguh luar biasa produktif. Menerbitkan buku pertama kali pada usia 17, yaitu kumpulan cerpen Tahun-Tahun Kematian (1955), sampai 2008 dia telah menghasilkan 97 buku kumpulan sajak, kumpulan cerpen, roman, drama, cerita rakyat, cerita wayang, bacaan kanak-kanak, lelucon, esai dan kritik, polemik, memoar, bungarampai, terjemahan, biografi dan otobiografi, dan ensiklopedi.

Lekra atau Manifes Kebudayaan? Saat para seniman dipaksa harus memilih antara dua kubu tadi, Ajip justru memilih jadi pihak non-blok. Meski anti dengan paham komunis, Ajip tetap berkawan dengan Pramoedya, Boejoeng Saleh, Utuy T. Sontani, dan sastrawan lain yang notabene berafiliasi dengan Lekra. Sikap Ajip dan seniman-seniman Bandung yang menolak menandatangani Manifes Kebudayaan adalah karena mengganggap Manifes bukanlah dokumen kebudayaan melainkan hanya dokumen politik. Hal itu menyebabkan muncul kecurigaan bahwa seniman-seniman Bandung mempunyai hubungan dengan seniman-seniman Lekra. Perdebatan mengenai soal ini sudah sejak awal diikuti Ajip seperti tergambar dalam buku ini.

Dalam otobiografi ini dipajang pula beragam foto-foto koleksi pribadinya. Pergaulan Ajip yang luas membuat otobiografi ini kaya dengan nama. Memuat ratusan nama, pembaca dapat menemukan pelukisan mengenai tokoh-tokoh yang tak asing lagi macam Pramoedya Ananta Toer (h. 182), Mh. Rustandi Kartakusumah (h. 190), Usmar Ismail (h. 191-193), B.J. Habibie (h. 514-516), Mahbub Djunaidi (h. 597), Nurcholish Madjid (h. 972), atau Moh. Natsir (h. 1016).

Ada nada getir pada bagian akhir otobiografi ini, khususnya pada bagian “Tanya Jawab Diri Sendiri”. Tentang kondisi tanah air yang makin hari justru makin terpuruk, juga menyorot soal kebudayaan Sunda yang makin terancam tergerus zaman.

Pesan yang ingin disampaikan dari otobiografi ini sebenarnya bukan menyuruh kita agar berhenti menuntut studi. Ajip mengajarkan kita agar tetap percaya diri sebagai seorang manusia, bukan karena gelar dan embel-embel yang menempel.