Ketika Ali dan Ajip Menelurkan Dewan Kesenian Jakarta

Jika kebanyakan pejabat selalu merasa segala tahu ketimbang Wikipedia, Ali Sadikin berbeda: ia selalu merasa tak tahu. Karenanya, dia gemar bertanya kepada mereka yang lebih ahli. Tanpa memandang kedudukan seseorang, asal dianggap tahu mengenai hal yang dibicarakan, akan dia terima dan dengarkan.

Suatu kali Arief Budiman mengkritik kondisi Gedung Balai Budaya yang rusak. Arief masih seorang mahasiswa. Berkat tulisannya di Kompas, dia dipanggil ke kantor gubernur. Bukannya didamprat, ia malah dimintai keterangan dan saran lebih lanjut. Tak lama, Pemda DKI Jakarta langsung merenovasi gedung tadi.

Sering terjadi dialog bahkan debat yang cukup alot kalau membicarakan sesuatu dengannya, kenang Ajip Rosidi dalam Mengenang Hidup Orang Lain. Begitu beliau dapat menerima saran atau pikiran yang diusulkan, beliau segera ambil keputusan, tulis Ajip.

Ajip sendiri sering diajak berdialog, terutama soal masalah kebudayaan.

Karena ingin menjadikan Jakarta sebagai kota metropolitan, Ali menyediakan sejumlah dana dan perhatian cukup besar untuk kepentingan kesenian dan kebudayaan. Salah satu karyanya yang bertahan sampai sekarang adalah Dewan Kesenian Jakarta dengan pusat kesenian Taman Ismail Marzuki.

Ali Sadikin, Gubernur Pengayom Seniman

Aktif pada masa revolusi fisik, kemudian berbakti sebagai marinir dan berakhir menduduki jabatan dari menteri, menteri koordinator dan gubernur DKI Jakarta. Mayjen KKO Ali Sadikin diangkat menjadi Gubernur DKI oleh Presiden Sukarno.

Dianggap sebagai dedengkot Orde Lama, Ali sering dicurigai sebagai bom waktu yang sengaja ditaruh untuk menghancurkan Orde Baru. Dengan kinerja cemerlangnya, Ali membungkam tuduhan miring ini.

Ali selalu melahap semua surat kabar yang terbit di Jakarta. Ali bahkan mengundang wartawan untuk melaporkan segala sesuatu tentang Jakarta, termasuk yang negatif-negatifnya. Dia memuji bahwa para wartawan itu pegawai-pegawai yang banyak membantunya meski tak dia gaji.

Melihat Kali Ciliwung yang makin hitam, Ali menyuruh mengeruk sungai yang telah ditelantarkan berpuluh-puluh tahun itu. Agar orang-orang muda yang berkasih-kasihan tak diganggu atau diperas aparat, Ali mengusir para polisi dari Taman Ria Ancol.

Ali pun menempuh langkah yang tak populer di mata masyarakat Indonesia yang memandang tabu soal seks berbayar: Ali memilih melokalisasikan mereka. Para PSK dari Senen, Kramat Raya dan tempat lainnya digiring ke Kramat Tunggak.

Lokalisasi judi dan pelacuran juga diciptakan untuk memecahkan ketiadaan dana pemerintah daerah. Tentu, ia dikritik keras para alim ulama. Namun Ali hadapi dengan humor: “Kalau pak Kiai tak setuju dengan cara pengumpulan dana itu, maka Pak Kiai harus membeli helicopter pribadi karena semua jalan di Jakarta dibuat dan diperbaiki dengan uang maksiat.”

Seniman paling beruntung adalah mereka yang hidup semasa Gubernur Ali Sadikin. Slamet Rahardjo yang dirawat selama berbulan-bulan dibayarkan oleh Ali. Pelukis Affandi diberangkatkan haji. Kalau ada yang meninggal, termasuk seniman yang rumahnya di gang sempit jauh di dalam kampung, Ali pasti menyempatkan datang.

Ali selalu mengatakan dengan terus terang bahwa ia tak banyak tahu kesenian, tak mengerti lukisan. Namun setelah melihat kota-kota yang maju di dunia, Ali paham akan arti kesenian dalam masyarakat.

Berbagai sepak terjang Ali tadi tertulis dalam memoar Ajip Rosidi, Hidup Tanpa Ijazah: Yang Terekam dalam Kenangan. Kedekatan mereka memang dipicu kedaerahan, Ali yang kelahiran Sumedang, dan Ajip kelahiran Majalengka, sama-sama orang Sunda.

Proyek Ajip dan Ali Menaungi Seniman

“Tetapi seniman itu susah diurus!”

“Karena itu Pak Ali tidak usah mengurusnya. Biarkan mereka sendiri mengurus dirinya sendiri,” timpal Ajip.

“Bagaimana caranya?”

“Undang mereka berkumpul untuk memilih orang-orang yang akan mengurus mereka. Beri mereka kepercayaan dan dana. Kalau ternyata salah urus, mereka harus
mempertanggungjawakannya.”

Ajip Rosidi bersama Ilen Surianegara dan Ramadhan K.H. sering menemui Ali Sadikin di rumahnya pagi-pagi sebelum sang gubernur berangkat ke kantor. Dialog itu terjadi setelah Ali membaca tulisan Ajip di majalah Intisari berjudul “Senen: Wajah yang lama”.

Dengan dibangunnya kompleks Proyek Senen, kedai-kedai kopi dan warung-warung makan sederhana tempat para seniman berkumpul terusir. Dalam penutupnya tulisan, Ajip menyelipkan permohonan:

Mudah-mudahan Gubernur Ali Sadikin memikirkan pula tempat buat para seniman yang selamanya menjadi gerombolan-gerombolan orang yang terlupakan dan hanya menemukan tempat-tempat pertemuannya di lorong-lorong belaka.

Dalam perjalanan pulang, Ajip dan Ramadhan terbersit sebuah ide. Teringat korespondensi Oesman Effendi dengan Basuki Resobowo pada tahun-tahun awal 1950-an. Surat menyurat yang dimuat dalam majalah Siasat itu menyinggung soal perlunya Gelanggang Kesenian Jakarta.

Mereka kemudian menemui Oesman di rumah dinas istrinya di Slipi. Meminta Oesman untuk membuat desain tentang “Gelanggang Kesenian Jakarta” lagi, untuk kemudian disampaikan ke Gubernur.

Kira-kira sebulan kemudian, ketika Ajip berkunjung bertiga seperti biasa, Ali berkata, “Saya akan mengundang para seniman makan malam di rumah kediaman resmi Gubernur di Jalan Suropati tanggal 20 April. Mereka akan disuruh memilih wakil-wakilnya untuk menjadi anggota badan yang akan dibentuk.”

Para seniman Jakarta akhirnya akan mendapat perhatian, saran Ajip diterima. Karena mukim di Bandung, Ajip tak memberi tanggapan dan mafhum dirinya tak akan dilibatkan dalam pertemuan tersebut.

“Jangan lupa, saudara Ajip nanti hadir dalam pertemuan tanggal 20 April.”

Ajip tertegun, “Saya tidak bisa, Pak Ali. Tanggal 20 April saya harus memberi ceramah tentang sastra Sunda di Bandung.”

“Jadi, bisanya kapan?”

“Hari lain saya bisa. Hanya tanggal 20 April saja yang sudah ada acara.”

Gubernur Ali Sadikin lalu berteriak pada Kepala Dinas Kebudayaan R.A. Duyeh Sutahadipura yang pagi itu hadir di sana, “Pak Duyeh, waktu pertemuan itu jangan tanggal 20 April. Saudara Ajip berhalangan. Ganti tanggal yang lain.”

Pertemuan itu jadinya diselenggarakan tanggal 9 Mei 1968. Ajip bisa hadir.

Pembentukan Dewan Kesenian Jakarta

Ada ratusan seniman yang hadir, dari sastrawan sampai orang-orang film, teater, dan musik. Ali menyampaikan pidato bahwa Pemda DKI akan menyediakan dana untuk proyek ini. Tapi kalau para seniman tidak becus mengelola, akan diminta pertanggungjawabannya. Agar keanggotaan di badan itu tak diprotes, para seniman sendiri yang harus memilihnya.

Banyak orang yang kemudian mengemukakan pendapat, disepakati untuk membentuk formatur yang dipilih para seniman yang hadir malam itu. Setelah dilakukan pemilihan sampai tujuh kali, formatur itu ditetapkan terdiri dari 7 orang. Brigjen Rudy Pirngadie, D. Djajakusuma, Zulharman Said, Mochtar Lubis, Asrul Sani, H. Usmar Ismail, dan Gayus Siagian. Tim formatur harus memilih anggota untuk Badan Pembina Kebudayaan dalam dua minggu. Pada 24 Mei, tim formatur melaporkan hasil kerjanya pada Gubernur. Mochtar Lubis dan Asrul Sani secara khusus memasukkan Ajip sebagai anggota.

Mengingat bukan penduduk Jakarta dan masih banyak seniman Jakarta yang lebih pantas, Ajip awalnya menolak. Agar tak menimbulkan reaksi negatif. Ajip mengiyakan setelah didesak Mochtar dan diberitahu bahwa justru kawan-kawan seniman yang meminta. Anggota Badan Pembina Kebudayaan yang disusun oleh tim formatur berjumlah 19 orang. H.B. Jasin mundur, akhirnya menjadi 18 orang.

Rapat pertama Badan Pembina Kebudayaan diselenggarakan tanggal 27 Mei 1968 di Balai Budaya. Rapat membahas program kerja dan bentuk organisasi, serta menambah jumlah anggota dengan tujuh orang lagi, sehingga seluruhnya menjadi 25 orang. Nama diganti menjadi Dewan Kesenian Djakarta.

Segera para anggota mengadakan rapat untuk memilih Dewan Pengurus Harian. Trisno Sumardjo dipilih menjadi ketua. Karena diharuskan menetap di Jakarta, Ajip menolak duduk jadi wakil ketua. Sehingga ketua diwakili Arief Budiman (Ketua I) dan D. Djajakusumah (Ketua II). Sementara itu, gubernur menetapkan untuk menjadikan bekas Kebun Binatang di Jalan Cikini sebagai pusat kebudayaan. Pelantikan anggota DKJ oleh Ali Sadikin diselenggarakan di gedung balaikota pada 19 Juni.

Rapat pleno Dewan Kesenian Djakarta mencari nama pusat kesenian yang sedang dibangun itu. Disepakati nama komponis kelahiran Jakarta yang lagu-lagunya banyak disukai. Dengan demikian, nama pusat kesenian itu Taman Ismail Marzuki. Karena tak keburu selesai sesuai rencana awal tanggal 28 Oktober, TIM diresmikan November 1968.

Komitmen Ali dan Ajip Menjaga Kesenian

Kepada Dewan Kesenian Jakarta, Ali mewanti-wanti kalau ada hal-hal yang bersifat politis terjadi hendaknya cepat memberitahunya. Ada semacam perjanjian lisan, bahwa para seniman boleh mencipta secara bebas, namun kalau ada masalah politis, Ali yang bakal langsung menghadapi. Suatu kali, Rendra dan rombongan Bengkel Teater dicekal pergi dari Yogyakarta oleh Kodam Diponegoro. Padahal Rendra sudah membuat kontrak untuk pentas di TIM. Promosi sudah disebar, tiket sudah banyak terjual.

Saat itu, Ajip menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta (1972-1981). Ajip langsung menghadap Ali. Mendengar laporan tersebut, Ali langsung menelepon Kolonel Leo Ngali yang menjadi Kepala Asisten I Kodam Diponegoro. Tak sampai sepuluh menit berbicara via telepon, Kolonel Leo langsung mengizinkan rombongan Rendra bisa keluar Yogyakarta.

Setelah berhenti sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 1977, Ali Sadikin tak pernah menduduki jabatan formal apa pun. Terlebih karena kegiatannya di Petisi 50, Ali dikucilkan dan dilucuti hak-hak sipilnya selama belasan tahun. Pada 1981, Ajip menerima tawaran untuk menjadi dosen di Jepang, bermukim di sana dan akan kembali nanti pada 2003.

Sekembalinya Ajip setelah 22 tahun menjadi gaijin di Jepang, ia kaget bahwa sekarang Direktur TIM diangkat dari pegawai pemda. Gubernur Sutiyoso menyediakan subsidi sebesar Rp 15 milyar setahun untuk Pusat Kesenian Jakarta yang dibagi antara DKJ, TIM, Institut Kesenian Jakarta, dan Akademi Jakarta. Itupun sebelumnya karena ada permintaan Bang Ali.

Ajip ditawari kembali mengisi Akademi Jakarta. Ajip bilang bersedia membantu baik sebagai anggota AJ atau apapun juga untuk membangun kota Jakarta, asal gubernurnya Ali Sadikin. Ajip berkomentar: “Kalau gubernurnya tak paham maksud pembentukan TIM, DKJ, AJ dan lain-lain, maka meskipun menyusun nasihat yang bagaimana pun bagusnya tak akan ada gunanya.”